Jakarta, Rohis Tegal - Rohani Islam. Dalam jangka panjang, yang menjadi penentu dalam berbagai hal dalam kehidupan bermasyarakat adalah masyarakat itu sendiri, bukan pemimpin keagamaan. Karena itu, pilihan negara Islam menjadi sangat tidak tepat.
“Bukan lagi kiai yang menentukan. Karena itu, almarhum Rais Akbar Nahdlatul Ulama KH. Hasyim Asy’ary dan KH. Wahid Hasyim itu berfikir ya sudah negara ini jangan dijadikan negara Islam,” kata mantan ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di depan para puluhan peserta pengajian Ramadhan di Pesantren Ciganjur, Jakarta (1/10).
Kenapa kita menjadi negara Pancasila? Menurut Gus Dur, dalam masa depan pluralitas itu sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan umat manusia yang beragama. Islam sendiri tidak memungkiri adanya pluralitas itu.
 |
| Gus Dur: Saya Ikut Mbah Hasyim (Sumber Gambar : Nu Online) |
Gus Dur: Saya Ikut Mbah Hasyim
“Maka mau tidak mau jangan negara Islam. Kalau saya sih ikut Mbah Hasyim saja (KH. Hasyim Asy’ary: Red), karena kenyataannya memang begitu,” kata Gus Dur.Konsekuensi dari negara Pancasila adalah adanya pemisahan yang tegas antara agama dan negara. “Karena itu undang undang seperti Anti Pornografi dan Pornoaksi (APP) harus dihindarkan, nah karena itu berarti UU berarti pemerintah campatr tangan,” kata Gus Dur yang sejak awal berbeda dengan PBNU dalam soal APP.
Rohis Tegal - Rohani Islam
Dalam negara Pancasila, dikatakan Gus Dur, pemerintah tidak dapat menentukan apakah sebuah intitusi dalam masyarakat telah mengganggu ketentraman umum atau tidak. Gus Dur mencontohkan, pemerintah yang diwakili oleh pihak kepolisian sempat berencana menutup pesantren Nguki Solo yang dipimpin oleh Ustadz Ba’asyir karena dinilai meresahkan masyarakat dan diklam sebagai sarang penggemblengan para teroris.“Waktu itu hanya saya yang berani membantah. Saya katakan, bahwa negara tidak punya urusan untuk menutup pesantren. Masyarakat yang berhak menutup, bukan kepolisian. Apalagi kepolisian kan hanya menjalankan perintah saja, tidak berhak menentukan apakah melanggar kepentingan umum atau tidak,” kata Gus Dur. (nam)
Dari Nu Online: nu.or.id
EmoticonEmoticon